Sistem Informasi Absensi Jari Online

kab-headerPEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

SISTEM INFORMASI ABSENSI JARI ONLINE

Sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Selain itu berdasarkan Undang-undang tersebut fungsi PNS adalah sebagai pelayanan publik yang harus dilakukan secara disiplin dan profesional. Salah satu kewajiban PNS seperti yang tertulis di atas adalah masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, BKD sebagai leading sector di bidang kepegawaian menerapkan aplikasi data pegawai berbasis web dalam bentuk absensi sidik jari (finger print) online. Absensi sendiri merupakan suatu kegiatan atau rutinitas yang dilakukan oleh pegawai untuk membuktikan dirinya hadir atau tidak hadir dalam bekerja disuatu instansi.

Penerapan absensi sidik jari (finger print) ini merupakan salah satu cara pendisiplinan pegawai dimana pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Sedangkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman.

Sistem Informasi Absensi Jari Online yang disingkat menjadi SIABJO adalah sebuah aplikasi pendataan absensi terpadu berbasis web yang bertujuan untuk memudahkan perhitungan jam kerja dan menjadikan sistem perhitungan jam kerja menjadi lebih transparan. Semua pegawai bisa melihat jam kerja masing-masing, beserta dengan total jam kerja dan kekurangan jam kerja (KJK)yang diperoleh per bulan.

SIABJO diimplementasikan beriringan dengan mesin Fingerprint dan Raspberry sebagai perangkat wajib untuk melakukan absensi fingerprint. Penggunaan mesin fingerprint ini akan dijelaskan pada bab selanjutnya.

Dalam implementasi SIABJO, pegawai dibagi menjadi beberapa peran yang nantinya berhubungan dengan wewenang akses dalam pengoperasian aplikasi.

Sesuai Peraturan Bupati nomor 1 tahun 2015 untuk hari dan jam kerja diatur sebagai berikut Untuk absensi fingerprint dibagi menjadi dua waktu, yaitu:

  • Hari Senin – Kamis : Pukul 07.15 – 15.30 wib.
  • Hari Jum’at  : Pukul 07.00 – 11.30 wib.

sedangkan mesin fingerprint dapat diakses pada waktu :

  • Hari Senin – Kamis mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB.
  • Hari Jum’at mulai pukul 05.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB.

ketentuan lain untuk absensi ini adalah, jika PNS hanya melakukan fingerprint sekali dalam satu hari (saat kehadiran atau saat pulang saja) maka PNS tersebut dianggap memiliki jam kerja hanya 1 menit. Hal ini dapat di kecualikan bagi PNS yang memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan PNS tersebut mengajukan permohonan Dispensasi yang telah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja.

Sistem Informasi Absensi Jari Online (SIABJO) dapat diakses melalui alamat http://siabjo.kedirikab.go.id/ dengan memasukkan User dan Password yang telah ditentukan oleh Admin sebelumnya. Seluruh PNS di Pemerintah Kabupaten Kediri dapat melihat record kehadiran yang ada. Hal ini agar memudahkan seluruh PNS untuk dapat melihat apakah selama ini hadir tepat waktu, dan tidak melupakan jam kerja yang telah ditentukan.

Perangkat SIABJO ini adalah mesin fingerprint, raspberry, dan Server. Pada saat PNS melakukan absensi pada mesing fingerprint maka data akan disimpan di mesin tersebut untuk beberapa saat, lalu raspberry akan membaca data yang telah ada di mesin dan kemudian meneruskan ke Server yang berada di Dinas Kominfo, hal ini memungkinkan absensi dapat dilakukan oleh seluruh satuan kerja yang tersebar di seluruh Pemerintah Kabupaten Kediri secara realtime.

Penggunaan SIABJO ini selain sebagai cara pendisiplinan pegawai, juga sebagai pemberian reward untuk pegawai, sebab hasil dari absensi yang telah dilakukan PNS menjadi salah satu variabel pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Peraturan pemberian TPP ini diatur dalam Peraturan Bupati Kediri.